LAPORAN BUKU PENILAIAN PETA RESIKO BKPSMD TAHUN 2021

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Tahun  2016-2021, maka Sadan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  Kabupaten  Bangka  Barat telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang  integral  pada tindakan  dan kegiatan yang dilakukan  secara terus• menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai   untuk  memberikan   keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien,  keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SOM) di  dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik,  yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif  untuk mencapai  sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur  berikutnya  dalam  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP), yaitu penilaian risiko,  dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan  kegiatan yang   dilaksanakan   instansi   pemerintah   dengan   tujuan   sasarannya,   serta kesesuaian   dengan   tujuan   strategis   yang   ditetapkan   pemerintah.   Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya  untuk  mendapatkan  risiko  yang  memiliki  kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan  hasil analisis risiko,  selanjutnya dilakukan  respon atas risiko dengan  membangun  kegiatan  pengendalian yang tepat.  Kegiatan  pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif.  Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah  dilaporkan  dan  dikomunikasikan  serta  dilakukan  pemantauan  secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.
Risiko mengacu  pada ketidakpastian  (uncertainty).  Ketidakpastian  diartikan sebagai  kurangnya  pengetahuan  dalam  menjelaskan  sesuatu  atau  hasilnya  di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan   kerugian   yang   signifikan.   Meskipun   berkonotasi   negatif,   risiko bukan merupakan  sesuatu yang harus dihindari  melainkan  harus dikelola  melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen)  risiko.

Dasar pemikiran  pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas,  baik yang berbentuk  korporasi  yang  berorientasi  laba  maupun  organisasi  masyarakat yang berorientasi  nirlaba,  serta  sektor  publik  (badan  pemerintah,  instansi  pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan    nilai   bagi   para   pemangku   kepentingan   (stakeholders).   Sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  SistemPengendalian Intern  Pemerintah (SPIP),  khususnya Bagian Ketiga pasal  13  ayat(1),  disebutkan  bahwa  pimpinan  instansi  pemerintah wajib  melakukan  penilaian risiko.  Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008,  pasal  13,  disebutkan  bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian  tujuan  dan  sasaran  instansi  pemerintah.  Lebih  lanjut,  dalam  PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi  risiko dan analisis risiko.

Ruang  lingkup   identifikasi   risiko  mencakup  langkah-langkah   yang  harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi  risiko pada sektor publik yang terdiri  atas identifikasi   risiko   potensial,   baik  risiko  yang  berasal   dari   lingkungan   internal maupun lingkungan  eksternal  instansi  pemerintah.  Namun,  dalam identifikasi  risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan  dan  sasaran  instansi  pemerintah.   Hal  ini  sejalan  dengan  PP  Nomor 60Tahun 2008 pasal  13  ayat (3),  yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 2.1  ldentifikasi  Risiko 5 (1),  pimpinan instansi  pemerintah  menetapkan  (a)  tujuan  instansi  pemerintah;  dan  (b) tujuan pada   tingkatan   kegiatan,   dengan   berpedoman   pada   peraturan   perundang• undangan

Penulis: 
Diah Sapitri, SE
Sumber: 
Sekretarian BKPSDMD Bangka Barat
Tags: 
inka-bkpsdmd

Artikel

05/06/2022 | Sekretarian BKPSDMD Bangka Barat
18/03/2020 | BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat
18/03/2020 | BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat
18/03/2020 | Bidang Pengadaan dan Mutasi
18/03/2020 | Bidang Pengadaan dan Mutasi

ArtikelPer Kategori